MAKALAH transaksi jual beli barang bergerak melalui e-commerce? 5.

MAKALAH
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Aspek
Hukum atas Perlindungan Konsumen 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Terhadap
Dampak Transaksi Jual-beli Barang  

Melalui
E-Commerce

 

Disusun
oleh:

Yudha
Aji Nugroho

(142160074)

EA-B

 

 

 

JURUSAN
AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

 2017/2018

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

    1.1 Latar
Belakang

Perkembangan Ilmu
teknologgi yang semakin canggih maka semakin banyak hal – hal yang  baru yang kita temui dalam kehidupan sehari –
hari. Diantaranya salah satu perkembangan TI, telekomunikasi dan komputer
adalah lahirnya model transaksi yang tidak perlu bertemu secara langsung atau
face to face. Transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik
yaitu media internet. Transaksi ini dikenal dengan nama elektronik commerce
(e-commerce). Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai
media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Di
tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication
network). Dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin
menciut (shrinking the world) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut
kedaulatan dan tatanan  masyarakatnya. Dalam
makalah ini akan membahas tentang Aspek Hukum atas Perlindungan Konsumen Terhadap
Dampak Transaksi Jual-beli Barang  Melalui
E-Commerce.

1.2 
Rumusan Masalah

          1.     Apa pengertian
E-Commerce?

          2.     Apa saja
Hambatan dan Peluang E-Comerce?

          3.     Apa saja Undang
– Undang yang Mengatur Tentang transaksi E-Comerce?

  4.     Upaya Hukum apa yang
dapat di lakukan bagi konsumen yang dirugikan terkait dengan transaksi jual
beli barang bergerak melalui e-commerce?

  5.     Apakah
konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli barang
bergerak melalui e-commerce berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada?

1.3   Tujuan makalah

        1. Mengetahui
pengertian E-commerce

          2. Mengetahui Hambatan dan Peluang
E-commerce

          3. Mengetahui UU apa saja yang
Mengatur Tentang transaksi E-Comerce

   4.Mengetahui Upaya Hukum apa yang dapat di
lakukan bagi konsumen yang dirugikan terkait dengan transaksi jual beli barang
bergerak melalui e-commerce

   5.Mengetahui apakah konsumen sudah
mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli barang bergerak
melalui e-commerce berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB
II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN
E-COMMERCE

            E-commerce adalah dimana dalam satu
website menyediakan atau dapatmelakukan Transaksi secara online atau juga bisa
merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct
selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat
menyediakan layanan “get and deliver”.

            Adapun proses yang terdapat dalam
E-Commerce adalah sebagai berikut :

1.      Presentasi electronis (Pembuatan Website)
untuk produk dan layanan.

2.      Pemesanan secara langsung dan tersedianya
tagihan.

3.      Secar otomatis account pelanggan dapat
secara aman (baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit).

4.      Pembayaran yang dilakukan secara langsung
(online) dan penanganan transaksi.

            Adapun keuntungan yang diperoleh dengan
menggunakan transaksi melalui E-Commerce bagi suatu perusahaan adalah sebagai
berikut :

1.      Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online
channel yang biayanya lebih murah.

2.      Mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan
kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya.

3.      Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer
elektronik/pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek.

B.    HAMBATAN
DAN PELUANG E-COMMERCE

            Pengimplementasian e-commerce di
Indonesia masih harus menempuh jalan yang panjang dan berliku. Berbagai
hambatan yang ada dalam pengimplementasiannya dapat berupa teknis dan
non-teknis yang kesemua itu membutuhkan kerjasama yang utuh antara pemerintah,
pengembang dari e-commerce, pebisnis dan para konsumen pemanfaatnya. Seperti
produk-produk teknologi informasi lainnya seperti juga e-government, e-commerce
masih membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dikenal dan diterima di
Indonesia. Berbagai hambatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.        Dukungan pemerintah yang masih belum
jelas

2.        Perkembangan infrastruktur yang lambat.

3.        Kurangnya sumber daya manusia.

4.        Kurangnya Dukungan dari institusi
finansial seperti bank dan asuransi.

5.        Perbaikan sistem perdagangan yang ada.

            Kesemuanya itu bukanlah penghalang
yang menjadi hambatan bagi perkembangan e-commerce di Indonesia, diharapkan
sekali hambatan tersebut menjadi poin penting untuk mulai mengembangkan
e-commerce di Indonesia. Sedangkan jika kita melihat peluang-peluang yang ada,
kesemuanya itu tentunya diharapkan memberikan energi atau semangat khusus bagi
semua pihak bahwa sebenarnya ecommerce dapat menjadi solusi baru bagi
ketertinggalan kita disemua bidang selama ini, seperti:

a)      Jumlah penduduk Indonesia yang besar
merupakan pangsa pasar yang masih dapat banyak digarap

b)      Kondisi geografis yang sangat mendukung
berkembangnya e-commerce, dengan begitu banyaknya pulau-pulau yang tersebar
diseluruh nusantara, e-commerce merupakan salah satu jalan terbaik untuk
meningkatkan bisnis antar pulau

c)      Begitu banyaknya bahan alam yang dapat
diolah menjadi produk-produk yang bagus dan istimewa

d)     Begitu banyaknya adat-istiadat dan budaya
yang ada, merupakan sumber inspirasi bagi perkembangan usaha kerajinan yang
dapat menjadi sumber perdagangan dan komoditi pariwisata jika dikelola dengan
baik.

C.    
UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG TRANSAKSI E-COMERCE

 Dengan munculnya Undang-undang No. 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal
penting yakni :

1.    Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen
elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga
kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.

2.    Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang
termasuk kualifika sipelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi
Informasi)disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap
transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce
mempunyai basis legalnya.

D.     UPAYA
HUKUM YANG DAPAT DI LAKUKAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DENGAN TRANSAKSI
E-COMMERCE

E-commerce dapat
dibagi menjadi 2 model yakni:

a.       bussines to bussines (B2B)

            Yakni perdagangan yang melibatkan
dua pihak atau lebih dimana barang yang diperdagangkan biasanya akan dijual
kembali, contoh ;perusahaan A membeli barang dari perusahaan B.

b.      bussiness to consumer (B2C)

            Yakni perdagangan yang melibatkan
dua atau lebih pihak, dimanapihak yang satu adalah produsen atau penjual akhir
dan di lain pihak adalah konsumen. Model inilah yang paling banyak berkembang
dimasyarakat.

            Walaupun beberapa permasalahan yang
ada sudah dapat diselesaikan dengan munculnya UU ITE ini, namun mengenai
masalah perlindungan konsumendalam e-commerce masih perlu untuk dikaji lebih
dalam, apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.
Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai
macam produk barang/ pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik
melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Jika tidak
berhati-hati dalam memilih produk barang/ jasa yang diinginkan, konsumen hanya
akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung-jawab.
Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/ jasa yang dikonsumsinya

            Menurut Penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), faktor
utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena
masih rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal ini terkait erat
dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan Undang-undang
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum
yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Jika dilihat lebih lanjut, konsumen
ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidak
mengertian (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak
yang dimaksud misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang
manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi.

            Perjanjian Menurut Pasal 1313
KUHPerdata adalah :

“Suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap 1(satu) orang lain atau lebih”

            Pengertian perjanjian di atas
belumlah lengkap dan terlalu luas, belum lengkap karena perumusan di atas hanya
mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena cakupan rumusan
di atas bisa saja keluar dari maksud perjanjian dalam KUHPerdata yakni pada
lapangan hukum kekayaan. Sehingga pasal 1313 KUHPerdata tidak dapat diajukan
acuan dalam memperoleh pengertian perjanjian.

            Menurut Abdulkadir Muhammad, SH.
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Untuk
sahnya suatuperjanjian diperlukan 4 syarat sebagaimana yang disebut dalam
pasal1320 KUHPerdata yakni :

1.Sepakat mereka
untuk mengikatkan dirinya.

2.Cakap untuk
membuat suatu perikatan.

3.Suatu hal
tertentu.

4.Suatu sebab
yang halal.

            Perjanjian yang tidak memenuhi
syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh
pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi
perjanjian yang mereka buat, walaupun tidak mematuhi syarat-syarat, perjanjian
itu berlaku antara mereka. Apabila suatu saat ada pihak yang tidak mengakui
adanya  perjanjian tersebut sehingga
menimbulkan sengketa, maka hakim akanmenyatakan perjanjian itu batal.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN

            Pengertian konsumen menurut Pasal 1
angka 2 Undang-undang No. 8tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :

            “setiap orang pemakai barang barang
dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lainmaupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan”.

            Konsumen yang mendapat perlindungan
menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir,  yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang
dan/ atau jasa yang digunakan untuk dirisendiri, keluarga atau rumah tangganya,
dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Maka pengertian konsumen dalam Undang-undang
No. 8 tahun1999  yang dimaksud adalah
konsumen akhir.

 

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

            Dari makalah yang dipaparkan diatas, dapat
disimpulkan bahwa UUPK dan UU ITE telah mampu memberikan perlindungan hukum
yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang beregrak melalui
e-commerce, perlindungan hukum tersebut terlihatdalam ketentuanketentuan UUPK
dan UU ITE dimana kedua peraturantersebut telah mengatur mengenai penggunaan
data pribadikonsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan
CA(Certification Authority), permasalahan cláusula baku dan mengaturmengenai
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usa dalam memasarkandan memproduksi barang
dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagiobyek dalam transaksi e-commerce.
Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang
berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UU
ITE dan berbagai ketentuan internasional.

       Upaya
hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam  transaksi
e-commerce adalah sebagai berikut :

a.       Upaya
hukum preventif Upaya hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu
kerugian yakni dengan cara pengawasan oleh pihak-pihak terkait baik itu
pemerintah maupun maupun masyarakat dan melakukan pembinaan konsumen.

b.      Upaya
hukum represif Upaya hukum ini terdiri dari dua, yakni upaya hukum dalam
hal transaksi e-commerce bersifat internasional yang penyelesaiannya
menggunakan mekanisme ADR, dan upaya hukum dalam hal transaksi e-commerce yang
terjadi di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur
non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), DPKS, dan  BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

1
http://Google.co.id

2
http://Wikipedia.co.id


4 http://t4riee.blogspot.com/2008/04/makalah-e-commerce/

5
http://denyoklex.blogspot.com/2009/10/tugas-makalah-e-commerce/

6 http://e-commerce.site90.net/2008/10/03/perkembangan-e-commerce/

x

Hi!
I'm Homer!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out